Bisnis: Respons BSI soal PP Muhammadiyah Akan Tarik Dananya, Heboh Kasus 109 Ton Emas Antam

Berdasar ketetapan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, Pebisnis dilarang bayar gaji lebih rendah dari gaji minimal yang sudah diputuskan. Untuk pebisnis yang tidak sanggup bayar gaji minimal bisa lakukan penundaan.

Penentuan UMP akan diperbaharui setiap tahun sama sesuai dan perhitungannya akan memerhatikan tuntutan hidup pantas dan keproduktifan dan kemajuan ekonomi di wilayah itu. Untuk hitung penentuan gaji minimal dipakai formulasi tertentu yakni gaji minimal tahun jalan dipertambah hasil perkalian di antara gaji minimal tahun jalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun jalan dan tingkat perkembangan produk lokal bruto tahun jalan. Hasil dari penghitungan itu akan tercermin “angka” tuntutan hidup yang pantas untuk penentuan gaji minimal tahun selanjutnya.

Saat sebelum Ketentuan Ditandatangani Jokowi, Luhut Sebelumnya sempat Ribut dengan Bahlil masalah Ijin Tambang untuk Organisasi masyarakat

Pemberian ijin untuk organisasi masyarakat keagamaan untuk mengurus tambang memetik sorotan warga. Keputusan itu ditata https://resellerevermos.com/ dalam Ketentuan Pemerintahan (PP) Nomor 25 Tahun 2024 mengenai peralihan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 mengenai Penerapan Aktivitas Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Saat sebelum ketentuan itu resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo atau Jokowi, rupanya beberapa menteri sebelumnya sempat berlainan pandangan berkenaan pemberian ijin urus tambang oleh organisasi masyarakat keagamaan.

Berdasar laporan interograsi Majalah Tempo yang terbut April 2024, Menteri Koordinator Sektor Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi/Kepala Tubuh Koordinir Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia disebutkan sebelumnya sempat berseteru berkaitan gagasan pemerintahan memberikan ijin usaha pertambangan atau IUP khusus ke organisasi masyarakat.

Ramai Kasus Emas Antam 109 Ton, Sebetulnya Emas Asli atau Palsu?

Akhir-akhir ini warga digemparkan kasus 109 ton emas Antam. Kasus 109 Ton emas Anam adalah mengarah ke kasus yang menggeret PT Bermacam Tambang (Persero) Tbk. atau Antam.

Kasus ini pada awalnya diselidik pada 2023 kemarin. Selanjutnya Tim penyelidik Jampidsus meningkatkan status kasus sangkaan tindak pidana korupsi berkaitan pengendalian aktivitas usaha komoditi emas PT Antam ke tahapan penyelidikan berdasar surat perintah penyelidikan Nomor: Prin-14/F.2/Fd.2/05/2023 tanggal 10 Mei 2023.

Dalam kasus ini sudah diputuskan enam orang terdakwa. Ke enam orang itu sudah lakukan marketing emas illegal dengan mencatut nama PT Anam. Direktur Penyelidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Kuntadi menerangkan jika kegiatan marketing illegal ini sudah berjalan sepanjang 12 tahun, dari 2010 sampai 2021, dengan keseluruhan logam mulia yang sudah disebarkan sekitar 109 ton.